Kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) membawa harapan dan kekhawatiran dalam waktu yang bersamaan, terutama dalam konteks demokrasi. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi dalam pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan partisipasi warga yang lebih luas. Namun di sisi lain, teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya mengendalikan informasi? Dalam era digital saat ini, algoritma AI sering menentukan apa yang kita lihat, baca, dan ketahui melalui media sosial, mesin pencari, dan platform digital lainnya. Jika sistem-sistem ini dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar atau dimanfaatkan oleh aktor politik tertentu, maka potensi manipulasi informasi menjadi sangat nyata.

Demokrasi yang sehat bergantung pada akses informasi yang bebas, akurat, dan seimbang. Ketika AI digunakan untuk menyebarkan disinformasi, memperkuat bias, atau membungkam suara-suara tertentu, maka prinsip-prinsip dasar demokrasi bisa terancam. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar sistem AI saat ini beroperasi sebagai “kotak hitam” – keputusan yang diambil oleh algoritma sering kali tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini memperumit upaya masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol dampak AI terhadap opini publik.

Untuk menjaga integritas demokrasi, perlu ada regulasi yang memastikan AI digunakan secara etis dan akuntabel. Transparansi algoritma, akses publik terhadap data, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait teknologi adalah beberapa langkah penting yang harus diambil. Di tengah derasnya arus informasi digital, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan informasi bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan persoalan mendasar tentang masa depan demokrasi itu sendiri.

4o