Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI) semakin bergantung pada data sebagai bahan dasarnya. Data yang dikumpulkan dari aktivitas digital sehari-hari—seperti penggunaan media sosial, transaksi online, dan pelacakan lokasi—menjadi sumber utama bagi sistem AI untuk belajar dan membuat keputusan. Namun, seiring meningkatnya kemampuan AI dalam memproses dan menganalisis informasi, muncul pertanyaan penting: siapakah yang berhak atas data pribadi tersebut?

Dalam praktiknya, banyak perusahaan teknologi mengumpulkan data pengguna melalui aplikasi dan platform mereka. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan, pengguna sering kali tanpa sadar memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi mereka. Padahal, tidak semua orang memahami sejauh mana data mereka digunakan, dan untuk tujuan apa. Ketimpangan informasi ini menimbulkan ketidakadilan, karena kontrol atas data lebih banyak berada di tangan korporasi dibandingkan individu sebagai pemilik data.

AI menambah lapisan kompleksitas baru. Teknologi ini mampu membuat profil, prediksi, dan keputusan otomatis berdasarkan data pengguna—sering kali tanpa transparansi. Misalnya, sistem rekrutmen berbasis AI bisa saja menyaring pelamar berdasarkan data historis, yang bisa menciptakan bias atau diskriminasi tersembunyi. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mempertanyakan: apakah pengguna masih punya kendali atas bagaimana datanya digunakan?

Untuk itu, hak digital harus ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Individu berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan, bagaimana data itu digunakan, serta memiliki akses untuk mengubah atau menghapusnya. Pemerintah dan lembaga internasional perlu membuat regulasi yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan privasi. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, masyarakat akan terus menjadi objek pasif dari eksploitasi data di era AI.

Dengan menempatkan hak atas data sebagai isu etika dan keadilan, kita dapat menciptakan masa depan digital yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada manusia. Data pribadi bukan hanya angka, tapi representasi dari identitas dan kebebasan individu yang wajib dihormati.